Sabtu, 28 Februari 2009

BAHAN BAKAR NABATI, BERKAH ATAU BENCANA

Bahan bakar nabati, dalam bentuk bioetanol dan biodisel menjadi secercah harapan baru bagi pemerintah untuk meningkatkan devisa, menciptakan lapangan kerja baru serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Pemanfaatan bahan bakar nabati juga diharapkan mengurangi pencemaran udara serta menciptakan kemandirian energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak bumi.

Harapan ini tentu beralasan mengingat sumberdaya alam Indonesia sangat potensial untuk pengembangan bahan bakar nabati. Disamping itu, permintaan pasar internasional terhadap bahan bakar nabati selama beberapa tahun terakhir juga meningkat tajam. Berdasarkan laporan yang dirilis analis pasar Emerging Market Online pada bulan Oktober 2006, produksi biodisel dunia meningkat dari 1000 juta liter pada tahun 2001 menjadi 3500 juta liter pada tahun 2005, artinya terjadi pertumbuhan produksi lebih dari 35 persen per tahun. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut. Apalagi pada bulan Maret 2007 Uni Eropa telah mencanangkan target peningkatan porsi bahan bakar nabati hingga 10 persen untuk sektor transportasi pada tahun 2020. Trend peningkatan kebutuhan BBN juga ditandai dengan rencana pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi bioetanol hingga 5 kali lipat pada tahun 2017.

Namun, di tengah harapan cerah tersebut, program bahan bakar nabati ini juga menyimpan sejumlah potensi bencana yang serius. Setidaknya ada tiga bencana atau kegagalan yang harus diwaspadai, yaitu kerusakan hutan, kelangkaan pangan dan kegagalan menciptakan pasar domestik.

Kerusakan hutan

Dua alternatif sumber biodisel yang paling prospesktif untuk Indonesia saat ini adalah minyak kelapa sawit dan jarak pagar. Namun biodisel dari minyak kelapa sawit, atau yang lebih dikenal dengan CPO (crude palm oil), diperkirakan akan lebih diminati para investor. Alasannya, industri di Indonesia telah memiliki pengalaman dalam bidang ini. Minyak kelapa sawit juga dianggap lebih ekonomis. Setiap hektar kebun kelapa sawit mampu menghasilkan 5 ton minyak nabati per tahun, atau setara dengan tiga kali jumlah produksi minyak dari tanaman jarak pagar untuk luas lahan dan jangka waktu yang sama. Di sisi lain, produksi biodisel dari minyak jarak pagar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyiapan teknologi serta standardisasi produk dan pengolahan sebelum bisa masuk ke pasaran.

Yang mengkhawatirkan adalah bahwa pemanfaatan CPO untuk biodisel ini akan menyebabkan kerusakan hutan akibat konversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sejumlah aktifis lingkungan memperkirakan industri biodisel di Indonesia akan mengulangi kesalahan seperti yang telah dilakukan oleh industri pulp dan kertas selama ini dalam memberikan andil terhadap kerusakan hutan. Laporan Friend of Earth tahun 2006 menyebutkan antara tahun 1985 hingga 2000, 4 juta hektar hutan telah diubah menjadi lahan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, sementara 16.5 juta hektar yang lain akan segera menyusul.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konversi hutan tropis menjadi lahan perkebunan, industri kayu dan pembangunan infrastruktur menyumbang 10-30 persen dari emisi gas rumah kaca dunia (Majalah Nature, 2001). Konversi hutan menjadi perkebunan monokultur juga akan mengancam keanekaragaman hayati. Dengan demikian, alih-alih menurunkan emisi karbon, program bahan bakar nabati dengan pembukaan hutan justeru memperparah permasalahan yang telah ada.

Persaingan pangan dan energi

Program bahan bakar nabati diperkirakan akan menyebakan naiknya harga komoditi pertanian tertentu, yang akhirnya berdampak pada meningkatnya harga produk pangan yang berbahan baku komoditi tersebut. Sebagai contoh meroketnya tempe akibat naiknya harga kedelai impor, program etanol di Amerika Serikat diyakini sebagai penyebab meroketnya harga komoditi jagung di negara tersebut hingga dua kali lipat dalam satu tahun terakhir. Dengan demikian sangat beralasan jika pemanfaatan biodisel dari minyak kelapa sawit dan bioetanol dari tebu dikhawatirkan juga akan berpengaruh langsung terhadap harga dua bahan kebutuhan pokok, yaitu minyak goreng dan gula.

Persoalan akan bertambah serius jika program bahan bakar nabati juga menyebabkan konversi besar-besaran tanaman pangan menjadi tanaman penghasil bahan bakar nabati. Hal ini jelas mengancam ketahanan pangan nasional. Apalagi hingga kini target peningkatan produksi pangan, khususnya beras, masih belum tercapai sepenuhnya. J ika ini menjadi kenyataan maka yang diperkirakan menjadi korban paling menderita adalah masyarakat miskin, khususnya yang tinggal di perkotaan. Kondisi seperti ini tentu kontradiktif dengan harapan pemerintah agar programbahan bakar nabati bisa mengurangi angka kemiskinan.

Kegagalan pasar domestik

Ancaman yang lain adalah kegagalan dalam menciptakan pasar domestik. Jika ancaman tersebut terwujud, maka program bahan bakar nabati hanya akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai pelayan energi bagi negara-negara industri. Hal ini bisa saja terjadi jika permintaan pasar internasional tinggi sementara pada saat yang sama pasar domestik dianggap tidak menarik. Kekhawatiran ini rupanya mulai menjadi kenyataan, karena alasan tersebut sebuah perusahaan biodisel di bawah kelompok Sinar Mas saat ini lebih tertarik untuk membuka pabrik biodisel di Eropa ketimbang di dalam negeri. Bahkan saat ini sudah ada industri biodisel di Sumetara Utara yang terpaksa berhenti beroperasi karena alasan yang serupa. Sungguh disayangkan jika industri bahan bakar nabati dalam negeri kelak hanya mampu mengandalkan ekspor produk mentah, seperti CPO misalnya. Artinya, tidak banyak nilai tambah yang dihasilkan oleh industri tersebut.

Pasar domestik juga tidak akan terwujud jika industri bahan bakar nabati dalam negeri dan pemerintah gagal menyediakan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan. Kendati bahan bakar nabati dan BBM sama-sama bahan bakar cair, sifat bahan bakar nabati yang hygroscopic (menyerap uap air) menuntut infrastruktur pendistribusian yang khusus, baik dalam tempat penyimpanan maupun cara penanganan, untuk menjaga kualitas produk selama proses distribusi.

Kebijakan yang tepat

Untuk menghindari bencana tersebut diatas sangat dibutuhkan kebijakan yang jelas dan tepat khususnya terkait dengan penggunaan lahan untuk industri bahan bakar nabati. Program bahan bakar nabati seyogyanya diletakkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan serta berorientasi pada kemandirian bangsa dan bukan didasari oleh keutungan ekonomi jangka pendek.

Sumber :
http://Infoenergi.wordpress.com
28 Feb 2009

Sumber Gambar :
http://www.alldaybuffet.org/wp-content/uploads/2008/03/biofuel.jpg

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar